Press Release Sidang Istimewa Lanjutan Penetapan SPPK ( Standar Penilaian  Program Kerja ) Lembaga Kemahasiswaan FEM IPB

IMG-20150216-WA0006Kamis, 12 Februari 2015, DPM FEM IPB menyelenggarakan Sidang Istimewa. Sidang tersebut merupakan sidang istimewa lanjutan dari sidang istimewa tanggal 13 Januari 2015 yang diskorsing karena keterbatasan waktu dan jumlah peserta.

Dalam SI lanjutan  ini, DPM FEM  menjelaskan tentang SPPK bagi LK  Fakultas Ekonomi dan Manajemen. SPPK yaitu Standar Penilaian  Program Kerja, Standar ini dipakai untuk menilai kinerja LK  di FEM. Selanjutnya dalam SPPK ini ada 2 indikator penilaian yaitu kuantitatif dan  kualitatif. Indikator kuantitatif ada 15 sub indikator yaitu

  1. Target Peserta
  2. Proporsi Kehadiran
  3. Rencana targetdana non-Badan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
  4. Pencapaian Target Dana non- Badan Operasional Perguruan Tinggi Negeri  (BOPTN)
  5. Saldo Dana
  6. Recruitment
  7. Absensi Rakor
  8. Penyerahan Proposal Kegiatan
  9. Penyerahan LPJ kegiatan
  10. Publikasi
  11. Jenis Media Publikasi
  12. Press Release
  13. KesesuaianWaktuPelaksanaan
  14. Kesesuaian Format Proposal
  15. Kesesuaian Format LPJ

Sedangkan subindikator kualitatif yaitu

  1. Tujuan
  2. Realitas Kegiatan
  3. Kinerja Panitia
  4. Moral Ethics
  5. Sasaran
  6. Manfaat
  7. Kelancaran Acara
  8. GBHK FEM 2015

Sidang ini dihadiri oleh perwakilan Lembaga Kemahasiswaan FEM IPB dan Mahasiswa umum. Sidang dimulai pada pukul 19.00 dipimpin oleh Ketua DPM FEM IPB peiode 2014/2015 Muhammad Hafidh sebagai presidium I. Selanjutnya Adli Dzil Ikram sebagai presidium II dan Adelia Oktarina sebagai presidium III. Sidang Istimewa lanjutan ini berlangsung secara kondusif hingga berakhir pada 20.55.

 

Sidang ini menghasilkan beberapa revisi mengenai redaksi dan indikator penilaian yang ada di SPPK. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan draft yang dirumuskan oleh pansus SPPK agar sesuai dengan suhu LK FEM yang dibawahi. Wakil ketua BEM FEM IPB 2015, Khalifardhi Ikhsan mengusulkan untuk memberikan penilaian juga terkait program kerja LK  nonRKAT yang tidak didanai oleh BOPTN. Usulan ini didasari atas perlu adanya penilaian atas kinerja LK secara keseluruhan bukan hanya pada program kerja yang tertulis di RKAT, karena tugas DPM adalah mengawasi kinerja LK secara keseluruhan. Usulan tersebut diterima oleh pansus SPPK dan peserta sidang, hal ini menjadikan program kerja nonRKAT sebagai salah satu penilaian dalam  mengukur kinerja LK.

Setelah melalui proses penyesuaian ( revisi ) akhirnya STANDAR PENILAIAN PROGRAM KERJA (SPPK) LEMBAGA KEMAHASISWAAN Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Periode 2014/2015 resmi ditetapkan.

IMG-20150216-WA0009

– DEWAN SUPREMASI –

 

 

 

Share